Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtv.com | Bekasi, Jawa Barat – Pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Senin (7/9/2026), masyarakat mendapat kesempatan menyampaikan secara langsung berbagai persoalan pembangunan kepada wakil rakyat.
Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, serta dihadiri perangkat desa, para Ketua RW, tokoh masyarakat, pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan, dan warga setempat.
Dalam pemaparannya, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa forum pengawasan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD. Selain memiliki fungsi legislasi dan penganggaran, DPRD juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah yang menggunakan anggaran daerah.
Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan program pembangunan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jawa Barat dapat berjalan sesuai ketentuan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Akhmad Marjuki.
Ia menyebut sejumlah proyek pembangunan yang menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi Jalan Makmun Nawawi–Cibarusah, pembangunan jembatan di Cibitung, hingga pemasangan Penerangan Jalan Umum atau PJU di ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.
Akhmad Marjuki menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan tidak dapat hanya dilakukan oleh DPRD dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan.
Karena itu, kritik, saran, maupun laporan dari masyarakat dinilai menjadi bahan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di lapangan.
"Masyarakat adalah pihak yang langsung merasakan dampak pembangunan. Karena itu, masukan dan laporan warga sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan," katanya.
Menurutnya, forum pengawasan menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di lingkungan masing-masing.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di wilayahnya.
Salah seorang warga Desa Jayamukti, Selfiana, mengungkapkan persoalan banjir yang kerap dialaminya setiap kali hujan turun. Menurutnya, salah satu penyebab utama genangan adalah belum tersedianya saluran air atau selokan yang memadai di lingkungan permukiman.
"Setiap hujan datang rumah saya selalu banjir, karena di sini tidak memiliki selokan," ujarnya.
Sementara itu, warga lainnya, Saepudin, mengapresiasi pelaksanaan forum pengawasan tersebut. Ia menilai kegiatan seperti ini menjadi ruang komunikasi penting agar masyarakat dapat menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada anggota DPRD.
Menurut Saepudin, forum serupa perlu terus dilakukan agar pemerintah dan wakil rakyat dapat mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain persoalan banjir dan saluran drainase, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan lain yang menjadi perhatian, di antaranya kondisi air yang berbau di Kali Cilemahabang, persoalan banjir di Kali Wulu, serta kebutuhan renovasi SMPN 1 Cikarang Pusat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Akhmad Marjuki memastikan seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Ia menjelaskan, setiap persoalan pembangunan memiliki pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
Karena itu, aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
"Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan kami catat dan kami dorong untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing," ujar Marjuki.
Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pembangunan dan penggunaan anggaran publik.
Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik, pengawasan, dan aspirasi dinilai penting untuk mendorong pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui keterlibatan aktif warga, penggunaan anggaran daerah diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaksanaan proyek, tetapi juga dapat menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (RJH)
0 Komentar