Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtv.com | Bekasi, Jawa Barat — Kebutuhan penambahan sekolah menengah pertama (SMP), perbaikan jalan, penerangan jalan umum (PJU), hingga pembenahan drainase menjadi aspirasi warga Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan dalam Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, Sabtu (17/10/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi nyata di lingkungan mereka sekaligus mendorong agar persoalan pembangunan mendapatkan perhatian dari pemerintah sesuai kewenangannya.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Desa Karangreja, Pj. Kepala Desa Karang Sentosa, para ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, Ketua Karang Taruna, pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan, serta warga setempat.
Dalam pemaparannya, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD selain legislasi dan penganggaran. Fungsi tersebut dijalankan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
Menurut Marjuki, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung pengawasan pembangunan karena warga merupakan pihak yang secara langsung merasakan manfaat maupun dampak dari pelaksanaan program pemerintah.
"Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Akhmad Marjuki.
Ia juga memaparkan sejumlah program pembangunan yang menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi Jalan Makmun Nawawi–Cibarusah, pembangunan jembatan di Cibitung, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.
Pj. Kepala Desa Karang Sentosa, Fahrudin, mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai program pembangunan pemerintah provinsi sekaligus memahami pentingnya pengawasan oleh masyarakat.
"Dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Dewan Provinsi, Akhmad Marjuki, kami sebagai perangkat desa dan warga menjadi mengetahui sejumlah program pembangunan yang telah dilakukan Pemprov Jawa Barat. Sebagai warga, kita juga mesti turut mengawasinya," ujar Fahrudin.
Warga Usulkan Penambahan SMP
Dalam sesi dialog, warga bernama Sugimin menyampaikan perlunya penambahan fasilitas pendidikan tingkat SMP di wilayah Desa Karang Sentosa. Usulan tersebut didasarkan pada pesatnya perkembangan kawasan permukiman yang dinilai berpotensi meningkatkan jumlah anak usia sekolah.
"Di desa kami saat ini terdapat 17 perumahan, sehingga diprediksi populasi anak yang akan mengenyam pendidikan semakin bertambah," ujar Sugimin.
Menurutnya, pertumbuhan kawasan perumahan perlu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai agar masyarakat memiliki akses pendidikan yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan.
Selain persoalan pendidikan, Sugimin juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum, kondisi jalan protokol yang rusak, serta drainase yang membutuhkan pembenahan. Ia berharap aspirasi yang disampaikan melalui forum tersebut dapat menjadi bahan perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme yang sesuai.
"Dengan adanya pertemuan dengan anggota legislatif seperti ini, semoga keluh kesah warga dapat diperjuangkan," tambah Sugimin.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Akhmad Marjuki menyatakan bahwa aspirasi masyarakat akan dicatat dan didorong untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Ia menjelaskan, penanganan persoalan pembangunan melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Karena itu, setiap persoalan perlu diidentifikasi dan disampaikan kepada instansi yang berwenang agar penanganannya tepat sasaran.
"Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan kami catat dan kami dorong untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing," kata Marjuki.
Forum tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Warga dapat berpartisipasi dengan menyampaikan laporan, kritik, maupun usulan berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam menentukan prioritas pembangunan.
Di tengah pertumbuhan kawasan permukiman, kebutuhan fasilitas pendidikan, infrastruktur jalan, penerangan, dan drainase menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan wilayah.
Melalui komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah sesuai kewenangannya, berbagai aspirasi warga Desa Karang Sentosa diharapkan memperoleh tindak lanjut secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. (RJH)
0 Komentar