Jurnalis dan Editor: Johar Hasibuan
Azzamtv.com | Bekasi, Jawa Barat — Persoalan infrastruktur, fasilitas pendidikan, hingga kemacetan lalu lintas menjadi perhatian warga dalam Forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar di Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Sabtu (3/10/2026). Forum tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai kondisi serta persoalan pembangunan yang ditemui langsung di lapangan.
Kegiatan dihadiri Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi IV Fraksi Partai Golkar, Akhmad Marjuki, Sekretaris Desa Karangreja, para kepala dusun, ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, Ketua Karang Taruna, pengurus Partai Golkar tingkat kecamatan, serta warga setempat.
Dalam pemaparannya, Akhmad Marjuki menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD selain legislasi dan penganggaran. Melalui fungsi tersebut, DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
Menurut Marjuki, masyarakat juga memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan karena warga merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pembangunan.
"Kalau ada temuan tentu akan kami tindak lanjuti karena fungsi kami adalah mengawal setiap program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Akhmad Marjuki.
Sejumlah program pembangunan yang menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan DPRD Jawa Barat turut disampaikan, di antaranya pembangunan Terminal Cikarang, rekonstruksi Jalan Makmun Nawawi–Cibarusah, pembangunan jembatan di Cibitung, serta pemasangan Penerangan Jalan Umum atau PJU di ruas Jalan Cikarang–Cibarusah.
Sekretaris Desa Karangreja, Jamhari, mengapresiasi pelaksanaan forum tersebut karena masyarakat dan perangkat desa dapat memperoleh informasi mengenai sejumlah program pembangunan pemerintah provinsi.
"Dengan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Dewan Provinsi, Akhmad Marjuki, kami sebagai perangkat desa dan warga jadi mengetahui sejumlah program pembangunan yang telah dilakukan Pemprov Jawa Barat. Sebagai warga, kita juga mesti turut mengawasinya," ujar Jamhari.
Dalam sesi dialog, warga bernama Adelia menyampaikan persoalan kondisi sebuah sekolah dasar di Desa Giri Giri, Kecamatan Sukakarya, yang menurutnya membutuhkan perhatian.
"Di Desa Giri Giri, Kecamatan Sukakarya, terdapat sekolah dasar yang temboknya ada yang roboh, atap dan keramiknya juga sudah tidak layak. Ini sempat viral," ujar Adelia.
Selain fasilitas pendidikan, Adelia juga menyoroti kondisi lalu lintas di sekitar Stasiun Lemah Abang yang dinilai kerap mengalami kemacetan.
"Sudah macet, pengguna jalan yang menggunakan sepeda motor harus berdesak-desakan dengan truk-truk besar. Ini sangat mengkhawatirkan," tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Akhmad Marjuki mengatakan seluruh masukan masyarakat akan dicatat dan didorong untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Ia menjelaskan, penanganan persoalan pembangunan tidak seluruhnya berada pada satu tingkatan pemerintahan.
Kewenangan dapat berada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten. Karena itu, laporan dan aspirasi masyarakat perlu diarahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan agar proses penanganannya sesuai dengan ketentuan.
"Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu akan kami catat dan kami dorong untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing," kata Marjuki.
Forum pengawasan tersebut sekaligus memberikan pemahaman bahwa pengawasan pembangunan bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan DPRD. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan menyampaikan informasi, kritik, maupun laporan berdasarkan kondisi yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan adanya komunikasi antara warga, DPRD, dan pemerintah sesuai kewenangannya, berbagai persoalan pembangunan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara bertahap, terukur, dan sesuai aturan. (RJH)
0 Komentar